Lapas Narkotika Jakarta Ikuti Kegiatan Penelitian Terkait Implementasi Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

Jakarta, LapsustikNews – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Klas IIA Jakarta beserta Pejabat Struktural mengikuti kegiatan presentasi proposal penelitian mengenai Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Balitbangkumham) secara virtual melalui aplikasi zoom yang bertempat di Aula Lantai 3 Gedung 1 Lapas Narkotika Jakarta. Rabu (03/03)

Kegiatan dimulai pukul 10.00 WIB dibuka oleh Ceno Hersusetiokartiko selaku Kepala Puslitbang Hukum Balitbangkumham dihadiri oleh Kepala Balitbangkumham, Sri Puguh Budi Utami dengan Narasumber M. Ali Aranoval dari Centre For Detention Studies (CDS) dan Didin Sudirman Akademi Pemerhati Pemasyarakatan beserta beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan peserta undangan.

Kegiatan dimaksud untuk membahas bagaimana implementasi dan tata cara penyelenggaraan Revitalisasi Pemasyarakatan. Hal ini sebagai upaya mengoptimalisasikan penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap tahanan, narapidana, dan klien serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti dan mengatasi masalah overkapasitas di lapas, serta pentingnya kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan stakeholder terkait sehingga dapat memudahkan organisasi dalam mengambil langkah kebijakan.

Bambang Wijanarko selaku Kepala Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta mendukung agar Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 segera diimplementasikan.

“Melalui Revitalisasi Penyelengaraan Pemasyarakatan, pembinaan narapidana akan diklasifikasikan menjadi Lapas Super Maximum Security, Lapas Maximum Security, Lapas Medium Security, dan Lapas Minimum Security”.

“Dengan adanya pengklasifikasian dari Revitalisasi Pemasyarakatan diharapkan akan lebih mudah dilakukan antisipasi gangguan keamanan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan karena telah mengetahui karakteristik narapidana.

Bambang menambahkan “Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan bertujuan untuk membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat”.

Kontributor : Tim Humas Lapsustik – (g.d.p)