Tim Kajian Survei Balitbang Hukum dan HAM sambangi Lapas Narkotika Jakarta

Jakarta, LapsustikNews – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Klas IIA Jakarta kedatangan Tim Kajian Survei Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Balitbangkumham). Jumat (26/02). Kedatangan Tim yang tediri dari 3 orang disambut baik oleh Pejabat Struktural beserta Tim Pengelola Survei Internal Lapas Narkotika Jakarta.

Kedatangan Tim bertujuan untuk melakukan audiensi Metode Penentuan Jumlah Responden Survei Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK-IKM) Tahun 2021 kepada petugas yang ditunjuk sebagai Admin Aplikasi Survei IPK-IKM Lapas Narkotika Jakarta.

Willy Wibowo selaku Ketua Tim menjelaskan “Berdasarkan hasil rekapitulasi survei kebutuhan konsumen terkait Pelayanan Publik di Lapas Narkotika Jakarta, jumlah responden survei selama bulan januari sampai februari 2021 sudah melampaui target minimal 30 responden”.

Willy menambahkan “Jumlah minimal responden survei digital IPK-IKM setiap Satuan Kerja (Satker) ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah perhitungan statistik, yakni mengacu pada populasi pengguna layanan dalam satu bulan”.

“Kami ingin mendata dan meminta masukan dari satker terkait penentuan jumlah responden survei berdasarkan jumlah pengguna layanan di Lapas Narkotika Jakarta” jelas Willy.

Bisri Mustofa selaku Kepala Urusan Umum menyampaikan mekanisme pelaksanaan survei dan pelaksanaan layanan di Lapas Narkotika Jakarta “Dengan adanya Pandemi Covid-19, layanan kunjungan telah ditutup dan dialihkan menjadi kunjungan online melalui layanan video call, layanan informasi terkait pengurusan JC, PB dibuka secara online melalui nomor layanan Whatsapp”

“Berdasarkan laporan dari Tim Layanan Kunjungan dan Informasi Lapas Narkotika Jakarta selama pandemi rata-rata dalam satu bulan mencapai 150 orang pengguna layanan, dengan hasil tersebut pelaksanaan survei tetap berjalan optimal ” Ujar Bisri.

Dengan adanya audiensi mengenai evaluasi pelaksanaan survei elektronik IPK-IKM melalui scan QR Code, Lapas Narkotika Jakarta diharapkan memperoleh hasil sangat baik dan bisa diusulkan menjadi Satker menuju Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Balitbang Hukum dan HAM.

Selama kegiatan audiensi berlangsung terlihat Tim Survei begitu antusias dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan.

Kontributor : Gde