Tim Direktorat Hukum BNN RI Sambangi LPN Jakarta Untuk Wawancara Kajian Hukum Sistem Peradilan Pidana Narkotika

LapsustikNews : Dalam rangka menindaklanjuti surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI)  dengan nomor : B/4363/X/DE/HK.00/2020/BNN pada tanggal 07 Oktober 2020 perihal Pengumpulan Data Penyusunan Kajian Hukum Sitem Peradilan Pidana Narkotika. Selasa, (13/10) Tim Peneliti dari Direktorat Hukum BNN RI  Sambangi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika (LPN) Jakarta untuk Wawancara tentang Penelitian Kajian Hukum Sistem Peradilan Pidana Narkotika.

Tim Peneliti terdiri dari 3 orang yang dipimpin oleh Lukman Haryono selaku Pegawai Direktorat Hukum BNN Republik Indonesia. Dalam hal ini Lukman meyampaikan kepada Tim Humas LPN Jakarta “Bahwa maksud kedatangan kami untuk melakukan penelitian dengan proses wawancara mendalam kepada Jajaran Lapas Narkotika Jakarta dengan pembahasan Kajian Hukum Sistem Peradilan Pidana Narkotika.” Lukman menjelaskan “Tujuan penelitian ini adalah mengumpulkan data penyusunan sebagai bahan informasi masukan, saran dan pertimbangan lainnya untuk mewujudkan Program Prioritas Nasional yang harus dilaksanakan oleh Badan Nasional Narkotika (BNN-red) sesuai dengan Peraturan Presiden No.18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.”

Kedatangan Tim disambut hangat oleh Herizal Yusuf selaku Kepala Subsi Bimkemaswat LPN Jakarta yang didampingi oleh jajarannya sekaligus mewakili Kepala LPN Jakarta yang berhalangan hadir karena ada kegiatan diluar kantor. Lalu Herizal menyampaikan “Terimakasih atas kedatangan Tim Direktorat Hukum BNN  dan saya beserta jajaran akan menjawab semua pertanyaan dalam wawancara sebagai bukti bahwa kami mendukung adanya penelitian kajian ini, sehingga maksud kedatangan Tim Peneliti dapat tercapai dengan baik.” Selanjutnya Herizal juga memberikan informasi kepada Tim Humas LPN Jakarta “Wawancara berlangsung dengan baik dan inti dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa apapun yang sekiranya membawa kebaikan bagi Kajian Hukum Sistem Peradilan Pidana Narkotika, pastinya Jajaran Lapas Narkotika Jakarta mendukung apabila perlu diharuskan adanya Hukum Peradilan Pidana Khusus Narkotika sehingga pemberian keputusan vonis tepat pada sasarannya.”

Dalam hal ini Winanti selaku Psikolog Klinis Madya LPN Jakarta juga menyampaikan kepada Tim Humas LPN Jakarta “Bahwa dalam sistem peradilan pidana narkotika, yang paling penting adalah pemahaman Aparat Penegak Hukum terkait kasus narkotika sehingga nantinya dalam memberikan pidana akan sesuai. Karena kasus narkotika perlu pemahaman yang komprehensif terkait masalah hukum, kesehatan, dan sosial.”

Oga Gioffanni Darmawan selaku Kepala LPN Jakarta di tempat yang berbeda menyampaikan kepada Tim Humas LPN Jakarta “Saya sangat mengapresiasi kedatangan Tim Peneliti dari Direktorat Hukum BNN, karena telah memilih Jajaran Lapas Narkotika Jakarta sebagai Responden untuk pengumpulan data Kajian Hukum Sistem Peradilan Pidana Narkotika, tentunya ini menjadi nilai yang baik bagi Lapas Narkotika Jakarta.”  Oga mengharapkan “Semoga dengan adanya wawancara penelitian ini bisa membawa pembaharuan kebaikan bagi Sistem Peradilan Pidana Narkotika kedepannya,aamiin.”

 

 

 

 

Kontributor : Nurmala Dewi (Tim Humas LPN Jakarta)