Lapas Narkotika Jakarta, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta mengikuti diskusi publik draft dokumen pendukung pertimbangan Akademi pembentukan regulasi Rancangan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Badan Pengembangan Hukum dan HAM Ibu Sri Puguh Budi Utami, serta menghadirkan narasumber yaitu
1. Prof. Gayus Lumbuun
2. Dosen FHUI, Gandjar LB
3. Peneliti dr ICJR, Maidina Rahmawati

“Diskusi pada hari ini mengharapkan masukan yang akan digunakan untuk penguatan dalam perumusan RUU ini kedepannya yang kita harapkan bersama bahwa RUU ini kelak dapat menjadi pedoman atau acuan Presiden dalam pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.” buka Utami.

Prof Gayus menyampaikan, “Saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan masukan terhadap dokumen pendukung pertimbangan akademis pembentukan regulasi urgensi pembentukan RUU grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Jika kita mengikuti perkembangan, akhir-akhir ini terjadi pergeseran praktek pelaksanaan pemberian amnesti dan abolisi ini yaitu tadinya hanya pada tindak pidana politik bergeser ke tindak pidana biasa. Tentunya, tanpa suatu landasan hukum yang kuat dalam tingkat undang-undang akan terus memicu pro dan kontra di masyarakat.”

Kontributor: Humas Lapas Narkotika Jakarta