Jajaran Petugas LPN Jakarta Ikuti Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Secara Virtual

LapsustikNews :  Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran dari Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor : SEK-PR.05.02-113, perihal : Rapat Koordinasi Persiapan Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas secara virtual tertanggal : 19 Oktober 2020. Jajaran Petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika (LPN) Jakarta Ikuti  Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Secara Virtual.

 

                Rapat Koordinasi secara virtual ini dihadiri oleh Bambang Rantam selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, seluruh Staf Ahli Menteri, Kepala Biro, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi dan diikuti oleh seluruh Pimpinan Tinggi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta 460 Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Bambang Rantam membuka langsung kegiatan dengan menyampaikan 6 poin arahan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan sebagai berikut :

  1. Komitmen bersama untuk meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),
  2. Mengadakan simulasi untuk penguasaan materi,
  3. Memunculkan Inovasi – inovasi untuk memberikan efek perubahan yang lebih baik dalam pelayanan publik,
  4. Memberikan penguatan ke Jajaran mengenai WBK dan WBBM,
  5. Design ruangan untuk virtual termasuk penguatan jaringan internet untuk memudahkan komunikasi agar lebih baik lagi,
  6. Pada saat pelaksanaan Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas sudut mata fokus tatap ke kamera tetapi tetap bersikap komunikatif sehingga terjalin dialog yang interaktif.

Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Sosial Mien Usihen, menegaskan “Berikan paparan presentasi pembangunan zona integritas yang mempunyai nilai daya jual yang tinggi sehingga dianggap pantas untuk memperoleh nilai yang baik.” Mien menambahkan “Untuk Inovasi layanan publik harus sampai pada outcome atau ada efek yang dapat dirasakan kualitas layanan yang lebih baik  oleh masyarakat.” Pungkas Mien

Staf Ahli Menteri Bidang Politik dan Keamanan Ambeg Paramarta menyampaikan ucapan “Untuk strategi saya harapkan paparan jangan bersifat normatif, tapi lebih pada hasil yang menunjukan apa yang telah dilakukan di lapangan ada progress yang nyata dan akurat.” “Selain itu paparan harus memberikan kesan menarik dari Tim Penilai Nasional (TPN) dan harus menguasai konsep Zona Integritas secara keseluruhan.” Tutur Ambag

Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Razilu ikut menyampaikan “Menghadapi Desk Evaluasi harus bersikap optimis dan berprasangka baik untuk mempersiapkan diri mencapai keberhasilan dalam meraih predikat wbk.” “Sampaikan paparan dengan tegas, lugas dan mencakup semua, tidak ambigu dan tidak bersifat menggurui, sampaikanlah apa yang telah dilakukan oleh Satuan Kerja bukti-bukti dalam meningkatkan pelayanan publik, sampaikan apa adanya dengan jujur.”

Pada kesempatan yang sama Oga Giofanni selaku Kepala LPN Jakarta menyampaikan kepada Tim Humas “Semoga dengan adanya kegiatan arahan dan penguatan melalui rapat koordinasi ini, Jajaran Lapas Narkotika Jakarta semakin siap melaksanakan Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas dengan baik dan saya optimis  bahwa Jajaran Lapas Narkotika Jakarta siap menuju predikat wilayah bebas korupsi pada tahun 2020.”

 

 

Kontributor : Nurmala Dewi (Tim Humas LPN Jakarta)