Penilaian Lapangan PMPI: Lapas Narkotika Jakarta Menjadi Unit Sampling PMPI

LapsustikNews, Berdasarkan surat Perintah nomor ITJ.KP.04.01-729 bahwa J. Simamora (Kepala Sub Bagian Layanan Pengaduan) dan Agung Pambudi (  Penyusun Laporan dan Evaluasi-II pada sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan) sebagai Tim Penilaian Mandiri Persepsi Integritas Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditugaskan untuk mengunjungi Lapas Narkotika Jakarta untuk melakukan Penilaian lapangan terkait Penilaian Mandiri Persepsi Integritas (PMPI). Penilaian lapangan ini merupakan rangkaian pelaksanaan Survei Online PMPI Berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor ITJ-11.OT.02.01 Tahun 2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Persepsi Integritas (PMPI) Kementerian Hukum dan HAM.

Sebelumnya telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Hasil Survei Online (Responden Internal dan Eksternal) pada Hari Kamis Tanggal 21/11/2019. Pada kegiatan tersebut disampaikan hasil Survei online responden Internal dan Eksternal yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 s.d 31 Oktober. Hasil Survei disampaikan langsung oleh Kepala Bagian Program, Humas dan Pelaporan Itjen Kemenkumham, Nani Kusnani di Lantai 16 Ruang Rapat Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.

Nani Juga menyampaikan bahwa setelah kegiatan FGD ini, Tim dari Itjen akan terjun langsung ke Lokasi (UPT) untuk melaksanakan penilaian lapangan, namun Survei tersebut dilaksanakan khusus di Wilayah Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, karena Wilayah DKI Jakarta merupakan satker yang menjadi unit sampling.

J. Simamora menargetkan 10 Responden Eksternal ( 7 orang Pengunjung dan 8 orang Warga Binaan) selama 2 hari kerja. Survei dimulai sejak pukul 09.30 WIB s.d 12.00 WIB, Responden pertama yakni keluarga warga binaan yang akan besukan.

Harapan dari proyek perubahan ini agar dapat diimplementasikan secara berkelanjutan dengan tujuan untuk menyusun peta rawan korupsi, mengukur integritas pegawai dan satker pada Kementrian/Lembaga yang menjadi target kegiatan pencegahan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai dasar untuk kegiatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar dan dasar untuk kegiatan pembentukan komite dan tunas integritas, serta penerapan Manajemen Risiko berdasarkan Permenkumham Nomor 5 Tahun 2018 tentang Manajemen Risiko.

 

Di akhir Survei, J. Simamora menyampaikan output lain berupa sosialisasi Surat Keputusan Inspektur Jenderal tentang 3 (tiga) Budaya Integritas dan 10 (sepuluh) Budaya Malu di lingkungan Inspektorat Jenderal yang tujuannya menambah tingkat Integritas Inspektorat Jenderal Kemenkumham.

 

Kontributor :  Ayep S